ndonesia, NATION OF SHEEP Merdeka….? Muke lo jauh…..!

( by :sang Pembelajar di baitul fath..)
Ih males banget ga sih, tiap tahun qta ngerayain kemerdekaan yang hanya sebatas eforia and seremonial aja. Hampir di setiap sekolah atau instansi yang gua tau diadakanlah upacara pengibaran bendera dengan hikmatnya. Kebetulan waktu SMP dulu gue dipercaya ama tmen2, masuk tim Paskibra (Pasukan pengibar Bendera) yang gagah abis dengan seragam putih-putih lengkap dengan sepatu pantofel mengkilap warna hitam. Prak..prak..serasa di Istana Negara aja. Di kampung gue, mulai dari balita sampe ibu-ibu, semuanya antusias berpartisipasi dalam lomba yang seabreg, sejenak melupakan rutinitas dan permasalahan yang lebih seabreg lagi. Yang penting dapet hadiah…ya ga?.
Tapi sekarang gue sadar, adalah kesalahan besar kalo kita nganggap bangsa ini udah merdeka. Kenyataannya sampai detik inipun kita masih belum bisa lepas dari penjajahan baik secara mental hingga secara geografis. Ayo kita mulai dari sistem neoliberalisme dan kapitalisme global yang dikendalikan oleh korporatokrasi dunia. Katanye John Perkins, dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. Mereka bagaikan mesin kekuasaan global, sinergi antara 7 unsur yaitu :korporasi/perusahan2 besar, kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama AS dan kaki tangannya; perbankan Internasional; kekuatan militer; media massa; kaum intelektual yang terkooptasi(seperti mafia Berkeley-Menkeu kita salah satunya); dan elite nasional negara-negara berkembang yang bermental inlander/komprador/pelayan.
Para pengidap Pathology of profit(mencari untung dengan membabi buta) seperti mereka takkan segan melakukan kejahatan perpajakan, inside trading, money laundering dll seperti yang dilakukan perusahaan energi Enron dan WorldCom sejak tahun 1996-2000 . Masih ada lagi sekitar 100 perusahaan besar menurut data Corporate Crime Reporter sepeti Exxon, IBM East Europe, General Electric, Chevron dan Rockwell International yang melakukan pelanggaran multinasional yang merugikan banyak negara, menguras sumber daya alam mereka dan menunggangi setiap kebijakan politik ekonominya. Korban mereka pada umumnya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia.Mereka bisa melobi pemerintah suatu negeri untuk membuat Undang-undang demi lancarnya misi mereka, dan dengan kekuatan politik yang dibangun bersama para pejabat tengik pemerintahan, akan selalu menang bila toh kasus mereka dibawa ke pengadilan.
Buat ngusahain keuntungan bagi korporasi2 besar itu, dibentuklah World Bank dan IMF dengan pembagian kerja sebagai berikut : WB ngasih pinjaman jangka panjang buat ngedanain proyek2 pembangunan kayak bikin jalan, waduk, pusat pembangkit listrik, pelabuhan dll. Trus kalo IMF, dia bertugas nyari target/ nama negara yang dikatakan perlu bantuan itu yang katanya untuk mencapai stabilitas ekonomi serta ngasih arahan (tekanan) tentang apa yang kudu dilakuin para penerima utang itu (SAP) yang didiktekan secara sepihak. Lo pasti dah tau kelanjutannya kan, tuh negara-negara berkembang bayar bunganya aja dah ga sanggup, jadi mau ga mau satu per satu BUMN (Perusahaan Negara) harus diobral, APBN dicompress buat pendidikan hingga dana pensiun, pasar bebas dibuka segober-gobernya dengan pajak/rintangan barang impor yang sangat minimalis. Trus so pasti karena MoU itu, korposasi besar bebas banget ngegarap proyek-proyek yang berurusan langsung dengan sumber daya alam yang seharusnya bisa dikerjain ama perusahaan nasional negara tersebut.
Kita bisa lihat deh PT. Freeport yang sejak 1967 terus menggerus emas, perak dan tembaga di Irian jaya. Kontrak Karya I diperbarui pada 1991 untuk setengah abad, so Kontrak Karya II barus selesai tahun 2041. Lo bisa bayangin gimana kerusakan ekosistem yang disebabkan limbah/tailing yang tiap harinya 300 ribu ton dibuang ke sungai. Ratusan km di sekeliling Grasberg sekarang dah jadi padang tandus tanpa kehidupan. Belum lagi kejahatan pajak dan moral-kemanusiaannye dia dengan nyogok oknum2 polisi-militer, pemerintah dan ngegusur trus ngebunuhin 7 suku Papua yang notabene punya hak ulayat di sana. Freeport dah nguras kekayaan kita lewat manipulasi administrasi dan menjadikannya semakin misterius.
Contoh lainnya, koq bisa Blok Cepu yang lead operatorshipnya diberikan sepenuhnya ke Exxon Mobile dengan KKS (Kontrak Kerja Sama) yang berlaku sampai 2036. Exxon kini dan seterusnya akan menjadi majikan dan Indonesia yang memiliki cadangan minyak 600 juta barel dan 2 triliun standar kaki kubik (TCF) di Blok Cepu itu cuma jadi pembokat alias pelayan alias bermental INLANDER. Seandainya pemerintah mampu bersikap tegas untuk ngadain re-negosiasi atau bahkan nasionalisasi melalui Pertamina, maka tambahan aset 40 milyar dollar di depan mata. Dr Warsito, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia ngomong “Kalau 90 % lebih sumber energi kita dikuras oleh pihak asing, maka secara rasional berrapa lama negara kita akan mampu bertahan secara ekonomi ?Seberapa bebas keputusan politik yang bisa diambil oleh pemimpinnya?Dan yang lebih memprihatinkan lagi seberapa mahal harga yang harus dibeli oleh rakyatnya, dari harga BBM, TDL, hingga tarif jalan tol?”
Lo tau Temasek ga? Mereka dah ngebeli Indosat yang notabene punya otoritas kendali terhadap Satelit Palapa. So pasti jaringan komunikasi bahkan rahasia negara sudah bisa disusupi oleh kepentingan asing. Divestasi Indosat ini dilakukan ketika era Lakasamana Sukardi (Meneg BUMN) dibawah komando Megawati yang rencananye mau maju lagi jadi capres. Nggak banget gt loh…!. Dari sisi geografis, kedaulatan bangsa ini semakin terancam pula oleh aksi para kapal pengeruk pasir (dredgers) dari berbagai negara yang berdagang secara illegal di Singapura. Di seluruh dunia, sampai tahun 2003 diperkirakan ada sekitar 70 dredgers, 54 buah beroperasi di Riau, siang malem nyedot pasir laut Indonesia. Beberapa pulau kecil dah runtuh dan ilang berpindah tempat diangkut oleh kapal pengeruk pasir dari Belgia, Belanda, Rusia dan Korea Selatan untuk reklamasi pantai Singapura sejumlah 2 milyar kubik per tahun. Namun lagi-lagi mafioso pasir ini lebih lihai dan perkasa dari pemerintah. Begitu juga dengan para pengusaha hutan Indonesia yang punya HPH. Gara-gara aksi pembabatan hutan, pembukaan lahan dan penyelundupan dengan berbagai modus, maka Indonesia pernah masuk Guiness Book of Record, memenangkan kejuaraan dunia penggundulan hutan. Karena setaip jamnya, hutan seluas 300 kali lapangan sepak bola, musnah..musnah..wow. Tapi apa yang bisa dilakukan pemerintah ketika Adelin Lis telah merugikan negara sebesar 227 triliun rupiah (1/3 APBN), sehingga ia dilepaskan dengan dalih tidak cukup bukti.
Kita tentu jadi inget ama kegagalan pemerintah mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan lewat Mahkamah Internasional akhir th 2002 lalu. Lalu Malaysia semakin kurang ajar dengan berani mengklaim bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari teritori mereka. Dengan jaringan yang kuat dengan korporasi asing dan negara besar lain, bahkan seorang pengusaha sepatu aja berani marah-marah ke Presiden, masuk ke Istana Negara gara-gara usahanya ditutup sementara. Mari beristigfar sejenak. Lanjut lagi ke khazanah seni dan warisan budaya kita, pertanyaan buat lo sebenernya musik angklung, batik,reog, budaya Dayak, Lagu Rasa Sayange, Di Bawah Bulan Purnama dll itu punya Indonesia atau Malaysia?. Keangkuhan Malaysia juga nampak dari perlakuan mereka terhadap para TKI/TKW yang disebut sebagai Indon dengan konotasi negatif, ditangkap, dicambuki seperti binatang, sebelum dideportasi ke Indonesia.
Dengan beberapa kasus yang gw ungkap di atas, sekarang apa lo masih ga merasa malu ngerasa bahwa kita dah merdeka ? Sory, ntar disambung lagi ye…gw mau beli bendera merah putih buat dipasang di depan rumah. Bentar lagi kan 17 Agustusan…! Wallahu`alam bishawab. (sumber : Buku SELAMATKAN INDONESIA ! karya M. Amien Rais).

Partai Baru…Solusi atau Masalah Baru ?

Terbukanya kran demokrasi pasca Reformasi 1998 telah berdampak pada meningkatnya antusiasme & partisipasi publik untuk turut mengawal dan berkontribusi aktif dalam jagad politik serta pemerintahan bangsa ini. Kebebasan berekspresi masyarakat yang ditopang oleh media dan berbagai institusi politik telah menghadirkan iklim baru demokrasi yang lebih dinamis hingga kadang unpredictable. Hasrat yang selama ini tertahan akibat rezim represif Orba kini meletup-letup dalam bingkai kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dan kendali pemerintahan. Saling unjuk gigi, melancarkan manuver taktis, lobi sini lobi sana. Mulai dari wajah lama hingga pemain baru, para elite politik negeri ini kian meriuhkan pentas demokrasi terbuka yang tak pernah kehabisan cerita. Sebagian dagelan, sebagian hanya eforia.

Hingga kini menjelang Pemilu 2009, suhu politik mulai memanas dengan munculnya partai-partai politik baru bersama tokoh dan bahkan calon presiden yang akan diusung masing-masing nanti. Beberapa merupakan wajah lama yang mencoba menggalang dukungan publik melalui partai politik yang didirikannya. Yang begitu terlihat menonjol adalah Wiranto dengan Partai Hanura-nya, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya, Sutiyoso yang melepas masa lajangnya dengan dukungan oleh 12 Partai lama dan 16 partai baru. Ditambah lagi Yusril Ihza Mahendra dengan PBB, Sutrisno Bachir melalui PAN serta Megawati Soekarnoputri (PDI-P) juga sudah mulai muncul ke permukaan. Bahkan muncul isu calon incumbent dari pemerintahan saat ini.
Fenomena mewabahnya euforia politik telah mendorong lahirnya nama-nama baru seperti Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai NKRI, Partai Persyarikatan Rakyat (PPR), dan beberapa partai Kristen membentuk Partai Kristen Bersatu. Terdapat partai baru pecahan PDI-P yakni Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) dan Partai Matahari Bangsa (PMB) sebagai pecahan dari PAN, Partai KP-Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) dan Partai Pesyarikatan Rakyat (PPR) yang digagas oleh aktivis buru, LSM, mahasiswa dan sejenisnya. Latar belakang pendirian parpol ini bisa karena adanya keinginan membangun alat politik baru karena yang lama sudah tidak memadai, adanya konflik internal di partai mereka yang lama hingga akhirnya memisahkan diri atau bersatunya partai-partai yang pada pemilu sebelumnya hanya menjaring suara yang kecil dan terancam mekanisme verifikasi maupun electoral threshold. Namun yang paling mendasar adalah bahwa partai politik di negeri ini merupakan satu-satunya alat/ kendaraan bagi seseorang untuk dapat menduduki jabatan-jabatan publik dari tingkat Bupati, DPD hingga kursi Presiden. Meskipun muncul wacana calon/jalur independen, namun sistem kepartaian yang demikian telah mendarah daging ini tetap menjadi faktor utama bagi sebagian besar masyarakat untuk menggunakan hak politiknya.
Entah apakah secara pribadi/ kolektif terpanggil untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan bangsa atau semata-mata ingin melampiaskan ambisi kekuasaannya di masa transisi ini. Ketika reformasi masih belum menemukan bentuknya secara utuh dan establish. Rasakanlah betapa rapuhnya soliditas kebangsaan kita, hingga harus terburai berkeping-keping menguntai ego untuk sekadar menguasai, bukan memimpin. Rela menghamburkan banyak uang dan mengejar popularitas demi menggenggam amanah yang seharusnya tidak diminta. Dan sepertinya syahwat kekuasan itu telah memutus urat malu partai/ tokoh politik yang nyata-nyata menunjukkan kinerja yang kontraproduktif terhadap implementasi visi misi kampanyenya hingga rakyat harus menelan ludah kekecewaan untuk kesekian kalinya.
Oleh kerena itu menurut beberapa survey yang dilakukan, tingkat kepuasan publik terhadap partai-partai politikpun semakin menurun. Mengingat para calon pemilih kini telah jenuh dengan janji-janji manis dan retorika normatif, atau mereka sudah demikian cerdas dan selektif dalam menyikapi kampanye partai/ tokoh politik tertentu. Perlahan tapi pasti, mereka mencoba beradaptasi dan membangun kesiapan baik pola pikir maupun mental guna bertahan di tengah era praktis dan pragmatis saat ini. Masyarakat lebih mengedepankan program dan karya-karya riil partai daripada isu rasialisme/ sentimen moral yang diusungnya. Partai yang konsisten dengan idealismenya, bersih dan terbukti membawa solusi perubahan nyatalah yang akan mampu meraih simpati calon pemilih nantinya. Hadirnya warna-warni bendera baru menjelang pesta demokrasi 2009 nanti seharusnya dapat menjadi solusi bukan masalah baru di negeri 1001 masalah ini. Wallahu`alam bishawab.